Oposisi Melaka Kritik Rencana Jembatan Melaka-Dumai, Tapi Kata Ketua Menteri Melaka: Berdampak!
KANALSUMATERA.com - Melaka – Wacana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Melaka negara Malaysia, dengan Dumai negara Indonesia menuai kritik. Kritikan ini keluar mengingat kesiapan finansial kedua belah pihak.
Kritikan datang dari pemimpin oposisi negara bagian Melaka, Mohd Yadzil Yaakub. Ia menilai rencana tersebut tidak realistis dan berisiko membebani keuangan negara bagian.
Yadzil mempertanyakan kelayakan proyek jembatan sepanjang 47,7 kilometer itu di tengah kondisi fiskal Melaka yang dinilainya masih rapuh. Menurut dia, pendapatan tahunan Melaka relatif terbatas dan sebagian besar habis untuk biaya operasional pemerintahan.
“Jika utang yang ada belum mampu dilunasi, bagaimana pemerintah negara bagian bisa meyakinkan rakyat bahwa mereka mampu mengelola utang baru bernilai miliaran ringgit?” ujar Yadzil, seperti dikutip Free Malaysia Today.
Ia menegaskan, negara bagian Melaka hingga kini masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah federal di Putrajaya. Bahkan untuk perbaikan jalan, pemerintah negara bagian masih memerlukan dukungan dana pusat.
“Jika bantuan federal masih dibutuhkan untuk infrastruktur dasar, sulit membayangkan Melaka mampu mendanai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka,” katanya.
Pemerintah negara bagian Melaka sebelumnya mengumumkan rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pengkalan Balak di Masjid Tanah dengan wilayah di Indonesia. Proyek ini diklaim dapat memangkas waktu tempuh antar kedua wilayah menjadi sekitar 40 menit.
Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, menyatakan kajian awal proyek akan dimulai pada Januari mendatang. Pemerintah Melaka telah mengalokasikan dana sekitar RM500.000 untuk studi kelayakan yang mencakup aspek teknis, ekonomi, dan logistik.
“Kami percaya proyek ini berpotensi memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Melaka,” ujar Ab Rauf.
Namun, Yadzil menilai kecil kemungkinan pemerintah federal akan memberikan pendanaan untuk megaproyek tersebut. Jika proyek dibiayai oleh pihak swasta, ia mengingatkan adanya risiko tarif tol tinggi, pemborosan anggaran, serta kegagalan konsesi.
Menurut dia, wilayah Indonesia yang akan terhubung dengan jembatan tersebut juga bukan merupakan pusat ekonomi utama. Karena itu, manfaat ekonomi bagi Malaysia dinilai terbatas.
“Jika konsesi gagal, pemerintah pada akhirnya harus menyelamatkan proyek menggunakan dana publik. Dalam semua skenario, rakyat yang akan menanggung dampaknya,” tegas Yadzil.
Selain persoalan finansial, Yadzil juga menyoroti potensi dampak lingkungan, mengingat proyek tersebut direncanakan melintasi kawasan pesisir. (*)
Sumber; batampos
