Tujuh Partai Oposisi Thailand Tuntut Pemerintahan Militer Menyingkir
KANALSUMATERA.com - Sebanyak tujuh partai Thailand mengatakan membentuk "front demokrasi" pada hari ini (Rabu, 27/3), setelah pemilihan yang disengketakan. Mereka mengklaim, oposisi memenangkan mayoritas suara di majelis rendah parlemen, dan memiliki hak untuk mencoba dan membentuk pemerintahan.
"Kami ingin menghentikan rezim agar tidak berkuasa," kata kandidat perdana menteri Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan saat mengumumkan koalisi.
Sudarat mengatakan, dengan partai-partai lain, aliansi oposisi akan memenangkan setidaknya 255 kursi majelis rendah. Angka itu dia peroleh berdasarkan perhitungan yang diambil dari hasil parsial.
"Meskipun saat ini jumlahnya masih bergerak, kami yakin kami akan memiliki setidaknya 255 kursi di antara kami," kata Sudarat.
"Kami mendeklarasikan front demokrasi yang menentang aturan militer memimpin mayoritas di DPR," tambahnya seperti dimuat Al Jazeera.
Namun, koalisi kemungkinan akan gagal memilih perdana menteri, karena membutuhkan suara gabungan dengan majelis tinggi parlemen, Senat, yang sepenuhnya ditunjuk oleh petahana, Jenderal Prayuth Chan Ocha yang berkuasa sejak menggulingkan pemerintahan pada tahun 2014.
Hasil pemungutan suara akhir pekan kemarin masih diselimuti keraguan dengan hasil tidak resmi tertunda hingga setidaknya lusa (Junat, 30/3). Selain itu muncul banyak tuduhan pembelian suara dan penyimpangan dalam penghitungan surat suara.
Komisi Pemilihan Umum, yang ditunjuk oleh badan legislatif pilihan pemerintah militer yang berkuasa, menunda rilis perhitungan suara awal pada malam pemilihan.
Hasil sebagian masih menunjukkan bahwa partai pro-tentara Palang Pracharat akan memiliki suara yang cukup untuk mempertahankan pemimpin pemerintahan militer Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri. Kso
