HNW Desak Tekanan Internasional Diperkuat Usai Israel Tolak Proposal Damai BoP
KANALSUMATERA.com - Jakarta — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak negara-negara pendukung proses perdamaian untuk memperkuat tekanan internasional terhadap Israel setelah pemerintah negara tersebut menolak gagasan pembentukan Palestina sebagai negara merdeka.
Sikap Israel tersebut juga berkaitan dengan proposal perdamaian 15 poin yang dibahas dalam Board of Peace (BoP). HNW menilai penolakan itu berpotensi semakin mempersempit jalan menuju perdamaian di Palestina.
HNW menyoroti pernyataan Perdana Menteri Israel pada 10 Agustus 2026 yang menolak berdirinya negara Palestina. Menurut dia, sikap tersebut kembali memperlihatkan adanya hambatan terhadap berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik.
Baca: Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Karena itu, HNW mendorong delapan negara pendukung BoP, yakni Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania, mengambil langkah diplomatik yang lebih kuat.
"Negara-negara anggota BoP ini juga perlu serta mendesak agar Donald Trump dan dunia internasional melakukan tekanan yang lebih efektif dan lebih kuat, dan bila perlu disertai dengan ancaman sanksi yang tegas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/08/2026).
Baca: Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel Ikut Bertemu
HNW Minta Israel Patuhi Kesepakatan Perdamaian
HNW menilai tekanan internasional diperlukan agar Israel menjalankan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan perdamaian, termasuk membuka akses bantuan kemanusiaan serta mendukung proses pembangunan kembali Gaza.
"Sikap arogan dan penolakan Israel itu selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP, sehingga sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump," katanya.
Baca: Banjir Bandang Nepal-Tibet Tewaskan 392 Orang, Lebih dari 1.400 Masih Hilang
Ia juga mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang sebelumnya menyatakan penyesalan dan penolakan terhadap sikap Israel yang dinilai tidak mendukung perdamaian.
Menurut HNW, pemerintah Indonesia perlu memainkan peran lebih besar dalam membangun komunikasi dengan negara-negara yang mendukung proses perdamaian Palestina. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap Israel.
Baca: Skandal Korupsi Irak Terbongkar, Rp430 Miliar Disembunyikan di Botol Air Mineral
"Apalagi dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, saatnyalah Pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina serta janjinya kepada para Pimpinan Ormas Islam, serta menjawab kritikan banyak pihak di dalam negeri, terutama para aktivis Pro Palestina, terkait sikap Indonesia yang bergabung sebagai anggota BoP," jelasnya.
Dorong Solusi Dua Negara untuk Palestina
HNW menegaskan Indonesia tidak seharusnya pasif ketika proposal perdamaian yang didukung BoP menghadapi penolakan dari Israel. Ia menilai penyelesaian konflik perlu tetap diarahkan pada terwujudnya negara Palestina merdeka melalui solusi dua negara.
Baca: Sugiono Dijadwalkan Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran pada 9 Juli
Dalam pandangannya, Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota Palestina sebagai bagian dari penyelesaian politik yang berkelanjutan.
HNW juga menyebut kelompok perlawanan Palestina cenderung responsif terhadap proposal perdamaian tersebut. Karena itu, ia menilai penolakan Israel menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat proses perdamaian.
Baca: China Bangun 'Hong Kong' Baru Tak Jauh dari Indonesia, Nilai Mencapai Rp 1.760 Trilliun
"Jadi, inti persoalannya adalah sikap Israel yang memang anti segala bentuk perdamaian, dan berusaha untuk terus menguasai dan menjajah Jalur Gaza dan bahkan memperluas wilayah jajahannya ke kawasan Palestina di luar Gaza seperti Tepi Barat dan Yerusalem," imbuhnya.
HNW mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat semakin menjauhkan cita-cita kemerdekaan Palestina. Ia menyebut Palestina saat ini telah diakui oleh 157 negara anggota PBB.
HNW Dorong Persoalan Dibawa ke DK PBB
HNW berharap pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI untuk memperkuat komunikasi dengan negara-negara pendukung BoP, termasuk Amerika Serikat.
Menurutnya, Presiden AS Donald Trump perlu didorong untuk memastikan proposal perdamaian yang digagasnya dapat dijalankan dan tidak terhambat oleh penolakan pemerintah Israel.
"Presiden Donald Trump perlu diingatkan, bahwa 'usahanya' untuk menciptakan perdamaian itu justru dihalangi dan ditolak oleh PM Netanyahu yang konon dikenal dekat dan mendengarkan Donald Trump, tokoh yang menginisiasi pembentukan BOP, langkah politik yang disetujui menjadi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB," tuturnya.
HNW selanjutnya mendorong agar persoalan tersebut dikembalikan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB apabila Israel tetap menolak atau tidak menjalankan rencana perdamaian BoP yang telah memiliki mandat DK PBB.
Ia menilai mekanisme tersebut dapat menjadi jalan untuk mendorong langkah yang lebih tegas terhadap pihak yang tidak mematuhi kesepakatan.
"Dan karena sikap Israel yang kali ini tidak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, maka kali ini juga Amerika Serikat mestinya tidak lagi mempergunakan hak veto-nya untuk membela Israel," pungkasnya.
HNW berharap tekanan internasional yang lebih kuat dapat membuka akses bantuan kemanusiaan, menghentikan serangan militer, mendukung rekonstruksi Gaza, sekaligus mempercepat terwujudnya Palestina sebagai negara merdeka. (SM)
