Kemenlu Ajukan Indonesia Sebagai Anggota Dewan HAM PBB
Jakarta, KANALSUMATERA.com - Setelah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia kini melangkah menuju pencalonan anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Bila terpilih, Indonesia akan menjalankan tugasnya pada periode 2020-2022.
"Indonesia secara resmi menyampaikan pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini," kata Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam acara pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri tahun 2019 dan penyerahan Adam Malik Award 2019 di Gedung Kemlu, Jl Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).
Dilansir situs Sekretariat Kabinet, Dewan HAM PBB merupakan badan antarpemerintah di dalam sistem PBB yang bertugas untuk memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Beranggotakan 47 negara anggota, Dewan HAM dibentuk pada tahun 2006, menggantikan Komisi HAM yang pada saat itu dinilai kental dengan nuansa politisasi isu HAM.
Dewan HAM memiliki berbagai mekanisme perlindungan HAM, antara lain Universal Periodical Review (UPR) yang bertujuan untuk mengkaji situasi HAM semua negara anggota PBB tanpa kecuali.
Baca: China Bangun 'Hong Kong' Baru Tak Jauh dari Indonesia, Nilai Mencapai Rp 1.760 Trilliun
"Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut. Sebagai 'A true Partner for Democracy, Development and Social
Justice', Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM. Indonesia siap bekerja sama dengan negara lain untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM," kata Retno.
Indonesia telah duduk di Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, sejak 2006. Indonesia juga merupakan salah satu negara anggota pertama yang menjadi anggota badan khusus PBB ini. Bila nantinya Indonesia berhasil menjadi anggota Dewan HAM PBB lagi pada 2020, maka Indonesia menjadi anggota badan khusus itu untuk kelima kalinya.dc/ks
