Demo Pelajar di Prancis Makin Memanas, 488 Orang Ditangkap dan 43 Aparat Terluka
KANALSUMATERA.com - PARIS — Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis kembali memanas. Aksi yang menuntut perbaikan kondisi pendidikan dan fasilitas sekolah tersebut berujung bentrokan di sejumlah wilayah hingga menyebabkan ratusan orang ditangkap. Rabu (07/10/2026).
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat 488 orang diamankan dalam rangkaian aksi pada Selasa. Selain itu, sebanyak 43 anggota aparat keamanan dilaporkan mengalami luka-luka.
Demonstrasi tersebut diikuti puluhan hingga ratusan ribu orang di berbagai wilayah Prancis. Pemerintah memperkirakan sekitar 256 ribu orang mengikuti aksi pada Selasa, sementara kelompok penyelenggara menyebut jumlah peserta mencapai sekitar 450 ribu orang.
Baca: Menlu RI dan Singapura Bahas Karhutla, Bentuk Kerja Sama Lintas Negara
Aksi sebagian besar berlangsung secara damai. Namun, bentrokan terjadi secara sporadis di sejumlah lokasi. Massa dilaporkan melempar benda ke arah aparat, sementara polisi merespons dengan penggunaan gas air mata.
Situasi juga memanas di kawasan Place de la Nation, Paris. Hingga malam hari, massa masih bertahan meski demonstrasi utama di ibu kota mulai mereda.
Baca: Parlemen Malaysia Sindir Indonesia soal Asap dengan Bahasa Jawa: Pak Prabowo, Pripun Kabare?
Ribuan Orang Sudah Ditangkap
Demonstrasi pelajar tersebut bukan aksi yang baru berlangsung sehari. Sejak pekan sebelumnya, jumlah orang yang ditangkap terkait gelombang protes telah mencapai 6.547 orang.
Protes bermula dari tuntutan pelajar terhadap kondisi sekolah yang dinilai buruk, termasuk persoalan fasilitas, kekurangan tenaga pengajar dan kondisi belajar yang dianggap tidak memadai. Aksi kemudian berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan pelajar, guru, orang tua, hingga kelompok serikat pekerja.
Baca: Diisukan Meninggal akibat Pendarahan Otak, Kim Jong-un Muncul di Pameran Fashion
Pemerintah Prancis menghadapi tekanan untuk merespons tuntutan tersebut sekaligus menjaga agar demonstrasi tidak berkembang menjadi kerusuhan yang lebih luas.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menegaskan pemerintah tidak akan membenarkan kekerasan yang terjadi selama aksi.
Baca: Sidang Umum PBB ke-81, Menlu Sugiono Pimpin Delegasi Indonesia
"Membakar gedung sekolah tidak memperbaiki kondisi bangunan sekolah. Menyerang guru tidak membantu menggantikan posisi guru," kata Lecornu di hadapan parlemen, dilansir AFP, Selasa (06/10/2026).
Lecornu juga membantah tudingan bahwa pemerintah memerintahkan aparat melakukan tindakan represif terhadap demonstran.
"Sebuah kebohongan," tegasnya.
Baca: Pesawat Kargo Amazon Tergelincir di Bandara Miami, Tabrak Kendaraan hingga Terbakar
Pemerintah Hentikan Kegiatan Belajar Formal
Di tengah meningkatnya ketegangan, pemerintah Prancis mengambil langkah untuk memberikan ruang dialog di lingkungan sekolah.
Baca: Iran Tangkap Pengibar Bendera MEK, Aparat Klaim Semua yang Terekam Video Sudah Ditahan
Lecornu mengumumkan kegiatan belajar-mengajar formal di tingkat SMA ditiadakan hingga akhir pekan tersebut. Waktu tersebut akan digunakan kepala sekolah, guru dan siswa untuk membahas persoalan yang terjadi melalui forum internal sekolah.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang komunikasi antara pelajar dan pihak sekolah tanpa harus mengandalkan aksi demonstrasi di jalanan.
Namun, tudingan mengenai penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat masih menjadi perhatian. Kelompok sayap kiri France Unbowed (LFI) bersama sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai respons kepolisian terhadap demonstran tidak proporsional.
Baca: Malaysia Tetapkan Darurat Asap, Kemlu RI Tegaskan Penanganan Karhutla Terus Dikebut
Pemerintah sendiri membantah tudingan tersebut dan menyatakan aparat bertindak menghadapi situasi yang dalam sejumlah lokasi telah berubah menjadi aksi kekerasan.
Gelombang demonstrasi ini menjadi salah satu persoalan sosial-politik penting di Prancis menjelang pemilihan presiden 2027. (SM)
