Pengadilan Filipina Terbitkan Surat Perintah Tangkap Sara Duterte, Kasus Ancam Presiden Jadi Sorotan
KANALSUMATERA.com - MANILA – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte menghadapi tekanan hukum yang semakin serius. Pengadilan tingkat pertama Filipina menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Sara pada Jumat (04/09/2026), terkait perkara dugaan ancaman serius terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.
Surat perintah tersebut diterbitkan dalam perkara yang memuat tiga dakwaan ancaman serius. Pengadilan juga menetapkan uang jaminan sebesar 120.000 peso Filipina atau sekitar Rp33,7 juta untuk masing-masing dakwaan.
Sara Duterte merupakan putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Kasus hukum yang kini dihadapinya berawal dari pernyataan yang disampaikan pada November 2024.
Baca: Dana Pendidikan Prancis Melimpah, Kekurangan Guru Picu Gelombang Protes
Saat itu, Sara mengatakan dirinya telah berbicara dengan seorang pembunuh bayaran dan memerintahkannya untuk membunuh Presiden Marcos Jr., istrinya, serta sepupunya yang ketika itu menjabat Ketua DPR, apabila dirinya dibunuh.
Namun, Sara kemudian membantah telah mengeluarkan ancaman pembunuhan terhadap Marcos Jr. dan dua orang lainnya.
Baca: Selain Palestina, Kondisi Minoritas Muslim India Jadi Sorotan BKSAP DPR RI di Sidang IPU Tanzania
Pihak Sara juga menyatakan sang wakil presiden tidak berniat menghindari proses hukum yang sedang berjalan.
"Terlepas dari persoalan yurisdiksi, dia tidak berniat menghindari hukum dan akan terus menempuh segala upaya hukum yang tersedia baginya," ujar pengacara Sara dalam sebuah pernyataan.
Berkaitan dengan Proses Pemakzulan
Baca: Sidang Umum PBB ke-81, Menlu Sugiono Pimpin Delegasi Indonesia
Kasus dugaan ancaman tersebut tidak hanya bergulir melalui jalur pidana. Tuduhan yang sama juga menjadi salah satu materi dalam proses pemakzulan Sara Duterte di Senat Filipina.
Senat saat ini menjalankan fungsi sebagai pengadilan pemakzulan dalam perkara tersebut. Jika dinyatakan bersalah, Sara berpotensi kehilangan jabatan sebagai wakil presiden.
Baca: KTT BRICS New Delhi Dibayangi Perang, Ketegangan Global Makin Memanas
Putusan pemakzulan juga dapat berdampak terhadap ambisi politik Sara yang telah menyatakan rencana maju dalam pemilihan presiden Filipina 2028.
Dengan demikian, penerbitan surat perintah penangkapan menambah tekanan hukum dan politik yang sedang dihadapi Sara menjelang agenda politik besar tersebut.
Hadapi Dugaan Penyalahgunaan Dana Publik
Baca: Indonesia dan 7 Negara Arab-Muslim Dukung Langkah Inggris Tekan Israel
Selain perkara dugaan ancaman terhadap Presiden Marcos, Sara Duterte juga menghadapi kasus lain terkait dugaan penyalahgunaan dana publik.
Tuduhan tersebut berkaitan dengan masa jabatannya sebagai wakil presiden serta ketika dirinya menjabat Menteri Pendidikan Filipina.
Baca: Israel Tutup Konsulat Inggris di Yerusalem, Balasan atas Sanksi Permukiman Tepi Barat
Sara telah membantah melakukan pelanggaran hukum dalam perkara tersebut.
Perkembangan terbaru ini membuat posisi politik Sara Duterte semakin tertekan. Di satu sisi, proses pidana atas dugaan ancaman terus berjalan, sementara di sisi lain proses pemakzulan di Senat juga masih menjadi ancaman terhadap kelanjutan karier politiknya. (SM)
