Ratusan Warga Israel Desak Partai Yahudi-Arab Bersatu untuk Kalahkan Netanyahu
KANALSUMATERA.com - JERUSALEM – Ratusan warga Israel menggelar demonstrasi di sejumlah kota untuk mendesak partai-partai politik Yahudi dan Arab membentuk koalisi pemerintahan bersama. Aksi tersebut bertujuan mendorong terbentuknya kekuatan politik baru yang mampu mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Demonstrasi yang berlangsung pada Rabu (28/10/2026) itu menjadi gambaran meningkatnya desakan masyarakat agar kelompok oposisi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi pemerintahan Netanyahu.
Mengutip laporan media Israel, Haaretz, aksi unjuk rasa digelar di tiga lokasi, yakni Paris Square di Yerusalem, Unesco Square di Haifa, serta Taman Mesila di Tel Aviv.
Baca: Lula da Silva Menang Pilpres Brasil 2026, Amankan Masa Jabatan Keempat
Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa spanduk yang menyuarakan persatuan antarkelompok masyarakat. Beberapa di antaranya bertuliskan "Ya, untuk pemerintahan Yahudi-Arab" dan "Kebebasan untuk semua, from river to the sea".
Tuntutan tersebut muncul di tengah situasi politik Israel yang belum menemukan kepastian setelah pemilihan umum. Hasil sementara menunjukkan tidak ada kelompok politik yang berhasil memperoleh mayoritas kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan.
Baca: Parlemen Malaysia Sindir Indonesia soal Asap dengan Bahasa Jawa: Pak Prabowo, Pripun Kabare?
Partai Arab Berpotensi Jadi Penentu Pemerintahan
Berdasarkan data sementara Komite Pusat Pemilihan Israel hingga Kamis (29/10/2026) sore WIB, penghitungan suara telah mencapai 90,4 persen.
Hasil sementara memperlihatkan blok politik Netanyahu memperoleh 52 kursi. Sementara itu, Partai Yashar yang dipimpin Gadi Eisenkot mendapatkan 48 kursi.
Baca: Iran Tawarkan Mediasi Konflik Arab Saudi-Houthi, Riyadh dan Sanaa Belum Merespons
Di sisi lain, partai-partai Arab Israel berhasil mengumpulkan total 20 kursi. Rinciannya, Joint List memperoleh 12 kursi, sedangkan Ra'am mendapatkan delapan kursi.
Perolehan tersebut menjadikan partai-partai Arab sebagai kekuatan penting dalam menentukan arah pembentukan pemerintahan Israel berikutnya.
Baca: Diisukan Meninggal akibat Pendarahan Otak, Kim Jong-un Muncul di Pameran Fashion
Untuk membentuk pemerintahan mayoritas, setiap koalisi harus mengamankan sedikitnya 61 kursi dari total 120 kursi Knesset.
Ahmad Tibi Buka Peluang Koalisi dengan Oposisi
Peluang kerja sama antara partai Arab dan kelompok oposisi semakin terbuka setelah Ahmad Tibi menyatakan kesediaan Joint List menjalin komunikasi dengan blok perubahan.
Baca: Kabut Asap Karhutla Indonesia Memburuk, Sekolah di Johor Malaysia Ditutup Lima Hari
Blok perubahan merupakan kelompok oposisi yang terdiri dari Partai Yashar, Yesh Atid pimpinan Yair Lapid, Partai Demokrat pimpinan Yair Golan, Beyachad pimpinan Naftali Bennett, serta Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Lieberman.
Tibi menilai tingginya partisipasi pemilih Arab dalam pemilu kali ini menjadi momentum penting bagi kekuatan politik yang dipimpinnya.
Baca: Demo Paris Berujung Rusuh, Kemlu Pastikan Belum Ada WNI Terlibat
"Partisipasi pemilih Arab yang sangat tinggi merupakan pencapaian bersejarah bagi Joint List. Aliansi ini menjawab seruan masyarakat untuk bersatu dan membuktikan bahwa mereka merupakan kekuatan penentu yang tanpanya perubahan mustahil terwujud," kata Tibi dalam pernyataan tertulis yang diterima Anadolu Agency.
Ia juga menegaskan kesiapan partainya untuk bekerja sama dengan kelompok oposisi guna mengakhiri pemerintahan Netanyahu bersama Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
"Kami mengulurkan tangan kepada 'blok perubahan' untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu-Ben-Gvir, yang akan diawali dengan pencopotan Ketua Knesset Amir Ohana," tambahnya.
Baca: Profesor Biao Xiang Jadi Idola Gen Z China, Bahas Kecemasan Anak Muda
Masa Depan Politik Netanyahu Masih Dipertaruhkan
Situasi politik Israel kini menghadapi persaingan yang semakin ketat. Belum tercapainya angka mayoritas oleh dua kelompok politik utama membuka peluang bagi partai-partai Arab untuk memainkan peran strategis dalam pembentukan koalisi.
Baca: Delegasi Indonesia Walk Out Saat Netanyahu Mulai Pidato di PBB
Dukungan dari Joint List dan Ra'am berpotensi menjadi faktor penentu bagi kelompok oposisi apabila mampu membangun kesepakatan politik.
Namun, proses pembentukan pemerintahan masih bergantung pada negosiasi dan kesepakatan antarpartai. Hasil akhir pemilu serta konfigurasi koalisi akan menentukan apakah Benjamin Netanyahu mampu mempertahankan kekuasaannya atau harus menyerahkan jabatan perdana menteri kepada pemerintahan baru.
Dengan demikian, perkembangan politik Israel pascapemilu menjadi perhatian internasional, terutama terkait peluang terbentuknya pemerintahan yang melibatkan kekuatan politik Yahudi dan Arab. (SM)
