Inggris Mulai Jaga Jarak dengan Israel, Dukungan ke Palestina Makin Tegas
KANALSUMATERA.com - LONDON – Pemerintah Inggris bersiap mengubah secara signifikan kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Langkah tersebut ditandai dengan rencana melakukan reset menyeluruh terhadap hubungan kedua negara, terutama terkait aktivitas permukiman Israel di wilayah Tepi Barat. Selasa (08/09/2026).
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menjadi tokoh utama di balik perubahan kebijakan tersebut. Pemerintah Inggris disebut akan mengambil langkah lebih aktif untuk mendukung hak-hak Palestina sekaligus mempertahankan peluang terwujudnya solusi dua negara.
Salah satu kebijakan yang tengah disiapkan adalah pembatasan perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat yang dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional. Pemerintah Inggris diperkirakan akan mengumumkan rincian kebijakan tersebut di parlemen.
Perubahan sikap London ini muncul setelah Israel melanjutkan rencana pembangunan permukiman, termasuk proyek E1 di Tepi Barat. Inggris menilai pembangunan tersebut berpotensi semakin menyulitkan pembentukan negara Palestina di masa mendatang.
Baca: Demo Paris Berujung Rusuh, Kemlu Pastikan Belum Ada WNI Terlibat
Miliband sebelumnya telah menyampaikan sikap tegas pemerintah Inggris mengenai persoalan tersebut.
“We need a comprehensive reset of our policy.”
Baca: Arab Saudi Kerahkan 100 Jet Tempur, Ratusan Target Houthi Jadi Sasaran di Yaman
Ia juga menegaskan bahwa Inggris tidak akan tinggal diam apabila kebijakan di lapangan dinilai mengancam solusi dua negara.
“This government will not acquiesce in the destruction of the two-state solution. We will act, and I will set out a comprehensive set of measures in the coming weeks.”
Miliband juga menyoroti keterlibatan perusahaan Inggris dalam aktivitas permukiman Israel. Pemerintahnya ingin memastikan perusahaan asal Inggris tidak terlibat dalam pembiayaan, pembangunan maupun promosi permukiman baru.
Baca: Pilot Flydubai Smit Machchhar Ungkap Perjuangan Melawan Kopilot di Udara
“We do not want British companies financing, constructing or advertising new settlements.”
Inggris Soroti Permukiman Israel
Baca: Presiden Serbia Aleksandar Vucic Mundur Setelah Berbulan-bulan Diguncang Demonstrasi
Rencana E1 menjadi salah satu pemicu utama perubahan sikap Inggris. Proyek tersebut mencakup pembangunan ribuan unit rumah di wilayah yang menjadi bagian penting dari Tepi Barat.
Pemerintah Inggris menilai proyek itu berisiko memutus keterhubungan wilayah Palestina dan pada akhirnya mengurangi kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berdaulat.
Selain persoalan permukiman, London juga menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat serta situasi kemanusiaan di Gaza.
Baca: Iran Tangkap Pengibar Bendera MEK, Aparat Klaim Semua yang Terekam Video Sudah Ditahan
Miliband mengatakan pemerintah Inggris mendengarkan berbagai pihak, termasuk perwakilan Palestina, sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut.
“What has happened in Gaza and the West Bank has pricked the conscience of a generation, and that is why we will act.”
Baca: JD Vance Soroti Rekam Jejak Perang AS: Hampir Tak Pernah Menang Selama 42 Tahun
Berpotensi Picu Ketegangan dengan Israel
Perubahan kebijakan Inggris tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan diplomatik dengan Israel. Pemerintah Israel sebelumnya telah memperingatkan kemungkinan mengambil tindakan balasan jika London memberlakukan sanksi atau pembatasan perdagangan terhadap permukiman Israel.
Di sisi lain, kebijakan tersebut mendapat perhatian dari kelompok yang mendukung Palestina. Pakar PBB Francesca Albanese menyebut rencana pembatasan perdagangan dengan permukiman Israel sebagai perubahan penting, meski menurutnya dampaknya akan bergantung pada seberapa luas kebijakan tersebut diterapkan.
Baca: Netanyahu Klaim Rezim Mojtaba Khamenei di Iran di Ambang Kehancuran
Pemerintah Inggris sendiri ingin mempertahankan komitmen terhadap solusi dua negara. Karena itu, perubahan kebijakan terhadap Israel tidak hanya diarahkan pada sektor perdagangan, tetapi juga menyangkut hubungan ekonomi dan keterlibatan perusahaan Inggris di wilayah pendudukan.
Langkah London ini menandai pergeseran dari sekadar dukungan diplomatik terhadap solusi dua negara menuju kebijakan yang lebih konkret terhadap aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat. (SM)
