Dana Pendidikan Prancis Melimpah, Kekurangan Guru Picu Gelombang Protes

KANALSUMATERA.com - PARIS – Gelombang protes pelajar di Prancis semakin meluas di tengah sorotan terhadap buruknya fasilitas sekolah, kekurangan guru pengganti, dan ketimpangan kualitas pendidikan. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar karena Prancis dikenal sebagai salah satu negara Eropa yang mengalokasikan anggaran cukup besar untuk sektor pendidikan. Sabtu (10/10/2026).

Aksi demonstrasi dipicu oleh berbagai persoalan yang dialami siswa di lingkungan sekolah. Mulai dari bangunan yang rusak, ruang kelas yang tidak nyaman, hingga jam pelajaran yang hilang akibat guru tidak hadir.

Rekaman kondisi sekolah yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah fasilitas pendidikan yang memprihatinkan. Beberapa di antaranya menunjukkan atap bocor, persoalan kebersihan toilet, serta sistem pemanas yang tidak berfungsi.

Baca: Trump Kaitkan Demo Pelajar Prancis dengan Migrasi dan Islam

Di wilayah Saint-Denis, kawasan pinggiran Paris, para siswa menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi bangunan sekolah. Keluhan serupa muncul di Pantin, ketika ruang kelas dinilai tidak memadai untuk menghadapi suhu musim panas yang ekstrem.

Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan protes yang menuntut pemerintah memperbaiki fasilitas pendidikan dan memastikan proses belajar mengajar berlangsung secara optimal.

Baca: Demo Pelajar di Prancis Makin Memanas, 488 Orang Ditangkap dan 43 Aparat Terluka

Anggaran Besar Belum Menjamin Kualitas Pendidikan

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah besarnya anggaran pendidikan Prancis. Belanja pendidikan negara tersebut dilaporkan mencapai sekitar 6,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Namun, besarnya alokasi anggaran tidak serta-merta menjamin seluruh sekolah memiliki fasilitas yang layak. Salah satu kendalanya adalah pembagian tanggung jawab pengelolaan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca: Kopilot Flydubai Serang Pilot Pakai Kapak, Identitas dan Dugaan Motif Terungkap

Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji guru dan penetapan kurikulum nasional. Sementara itu, pemeliharaan serta renovasi gedung sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai jenjang pendidikan.

Sekolah dasar dikelola pemerintah komune, sekolah menengah pertama menjadi tanggung jawab departemen, sedangkan sekolah menengah atas berada di bawah kewenangan regional.

Baca: Selat Hormuz Memanas, Negara Arab Siapkan Kesepakatan Jalur Pelayaran Bersama

Pembagian kewenangan tersebut membuat kemampuan setiap daerah dalam memperbaiki fasilitas pendidikan berbeda-beda. Daerah dengan kemampuan keuangan terbatas berpotensi menghadapi kendala lebih besar ketika harus melakukan renovasi bangunan.

Di sisi lain, besarnya belanja pegawai dan pembayaran pensiun turut membatasi ruang anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan serta pembaruan infrastruktur pendidikan.

Banyak Gedung Sekolah Berusia Puluhan Tahun

Baca: KTT BRICS New Delhi Dibayangi Perang, Ketegangan Global Makin Memanas

Persoalan infrastruktur menjadi salah satu pemicu utama ketidakpuasan pelajar.

Data yang dikutip dalam laporan Deutsche Welle menyebutkan lebih dari 80 persen gedung sekolah dasar di Prancis telah berusia lebih dari 50 tahun. Sebagian bangunan juga membutuhkan renovasi besar agar memenuhi kebutuhan pendidikan modern.

Baca: Prabowo Tiba di New Delhi, KTT BRICS Jadi Panggung Strategis Indonesia

Pemerintah regional sebenarnya telah menjalankan program pembangunan dan renovasi sekolah. Wilayah Île-de-France, yang mencakup Paris dan sekitarnya, misalnya, mengalokasikan program senilai 6,6 miliar euro untuk periode 2017–2027.

Meski demikian, tantangan belum sepenuhnya teratasi. Selain memperbaiki kerusakan fisik, sekolah juga perlu beradaptasi dengan perubahan iklim, termasuk menghadapi suhu panas ekstrem selama musim panas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan anggaran besar. Perencanaan, pemerataan investasi, dan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting.

Baca: Teluk Persia Memanas, Iran Peringatkan Keras Pergerakan Militer Korea Selatan

Kekurangan Guru Pengganti Membuat Jam Belajar Hilang

Selain persoalan gedung, siswa Prancis juga mengeluhkan banyaknya jam pelajaran yang tidak terlaksana karena guru berhalangan hadir.

Baca: Trump Kembali Berulah, Nama New Mexico Diusulkan Jadi New America

Laporan Mahkamah Audit Prancis mencatat sekitar 9 persen jam pelajaran di sekolah menengah pertama negeri tidak terlaksana pada tahun ajaran 2023/2024.

Sementara itu, penelitian terhadap tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan hanya sekitar 12 persen jam pelajaran yang batal secara mendadak berhasil digantikan oleh guru lain.

Situasi tersebut membuat siswa kehilangan kesempatan belajar meskipun secara administratif mereka memiliki jadwal pelajaran yang telah ditentukan.

Baca: Pesawat Kargo Amazon Tergelincir di Bandara Miami, Tabrak Kendaraan hingga Terbakar

Persoalan ini semakin disorot karena jumlah jam belajar yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pembelajaran. Ketersediaan guru, kondisi ruang kelas, dan kualitas proses belajar tetap menentukan hasil pendidikan.

Faktor kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan guru sekolah menengah pertama di Prancis setelah 15 tahun bekerja masih jauh di bawah pendapatan rekan mereka di Jerman.

Baca: Trump Tagih Eropa, Ratusan Miliar Dolar Bantuan Ukraina Bakal Diminta Kembali

Pemerintah Prancis Siapkan Langkah Perbaikan

Pemerintah Prancis telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan pendidikan.

Sejak 2017, jumlah siswa dalam kelas pada tahun-tahun awal sekolah dasar di wilayah kurang mampu telah dikurangi hingga setengahnya. Kebijakan tersebut disertai pembukaan sekitar 16.000 posisi guru baru.

Baca: Volkswagen Siapkan PHK 100.000 Karyawan, Tarif Trump dan China Jadi Tekanan

Setelah demonstrasi pelajar meluas, pemerintah juga menjanjikan penyediaan lebih dari 3.000 guru pengganti dalam jangka pendek.

Menteri Pendidikan Prancis, Édouard Geffray, turut menyampaikan rencana penggunaan perangkat lunak untuk mengidentifikasi sekolah yang menghadapi persoalan paling serius.

Baca: Netanyahu Klaim Rezim Mojtaba Khamenei di Iran di Ambang Kehancuran

Langkah tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan, terutama bagi sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik dan kerusakan fasilitas.

Meski begitu, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada pelaksanaan di lapangan, termasuk kecepatan penempatan guru pengganti dan realisasi perbaikan infrastruktur.

Ketimpangan Pendidikan Menjadi Sorotan

Baca: JD Vance Tegaskan Konflik AS-Iran Bukan Perang, Negosiasi Masih Buntu

Masalah pendidikan Prancis tidak hanya berkaitan dengan kondisi gedung dan ketersediaan guru. Ketimpangan kesempatan belajar berdasarkan latar belakang sosial ekonomi juga menjadi perhatian.

Dalam sistem pendidikan yang menjanjikan kesempatan setara bagi setiap anak, kondisi keluarga seharusnya tidak menentukan kualitas pendidikan yang diterima siswa.

Baca: Serangan AS di Iran Tewaskan Sedikitnya 19 Orang, Korban Luka Capai 142

Namun, siswa dari keluarga kurang mampu dinilai lebih rentan terdampak ketika sekolah mengalami kekurangan fasilitas atau pembatalan jam pelajaran.

Ketimpangan juga terlihat dalam pembiayaan pendidikan per siswa. Laporan tersebut, dengan mengacu pada perhitungan OECD, menyebutkan pengeluaran untuk siswa sekolah dasar di Prancis masih berada di bawah rata-rata negara-negara industri.

Padahal, pendidikan dasar merupakan tahap penting dalam membangun kemampuan membaca, berhitung, dan keterampilan yang diperlukan untuk jenjang pendidikan berikutnya.

Baca: AS Serang Dua Kapal Tanker Iran, Kebijakan “Tanker for Tanker” Trump Mulai Diterapkan

Jika persoalan pada tahap awal tidak segera ditangani, kesenjangan hasil belajar berisiko semakin besar ketika siswa melanjutkan pendidikan.

Protes Pendidikan Beririsan dengan Persaingan Politik

Baca: Asap Karhutla Kalimantan Tembus Filipina, Pakar Ungkap Peran Angin dan El Nino

Gelombang demonstrasi pelajar juga berkembang di tengah dinamika politik Prancis menjelang pemilihan presiden.

Menurut laporan Deutsche Welle, sejumlah kelompok politik mulai menunjukkan keterlibatan dalam gerakan protes. Partai kiri La France insoumise (LFI), misalnya, terlihat aktif mendekati aksi siswa dan menyuarakan persoalan pendidikan.

Pemerintah menuding partai tersebut memanfaatkan ketidakpuasan pelajar untuk kepentingan politik. Namun, LFI membantah tuduhan itu.

Baca: Iran Serang Kamp Titin di Yordania dengan Rudal Balistik, IRGC Klaim Banyak Tentara AS Tewas

Keterlibatan berbagai kelompok politik membuat tuntutan demonstrasi semakin beragam. Meski demikian, persoalan fasilitas sekolah, kekurangan guru pengganti, dan pemerataan pendidikan tetap menjadi isu utama yang mendasari keresahan siswa.

Situasi ini memperlihatkan bahwa besarnya anggaran pendidikan saja tidak cukup untuk menjamin layanan pendidikan yang berkualitas.

Baca: Intelijen Ukraina Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia

Prancis kini menghadapi tantangan untuk memastikan dana yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan sekolah, mulai dari perbaikan bangunan hingga pemenuhan tenaga pendidik.

Bagi pemerintah, meredakan protes bukan sekadar persoalan menjaga ketertiban. Tantangan yang lebih besar adalah membuktikan bahwa setiap siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung keberhasilan pendidikan. (SM)